Pemerintah kembali membuka jalur impor beras sekitar 2 juta ton sesuai penugasan Badan Pangan Nasional atau Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog hingga akhir Desember 2023. Hal itu untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengatakan, izin impor belum keluar. Namun, dia memperkirakan negara yang akan mengimpor beras tahun ini berasal dari India, Pakistan, Myanmar, Vietnam, dan Thailand.
“Negara pengimpor yang saya tahu adalah India, Pakistan, Myanmar, kemudian Vietnam dan Thailand. Ini dari beberapa negara, karena 2 juta ton beras yang akan diimpor tahun ini bukan angka yang mudah untuk dipenuhi oleh satu negara,” ujar Arief. dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (27/3).
Arief mengatakan, alasan pemerintah mengimpor kembali beras untuk memenuhi stok GST. Apalagi, tahun ini ada program bantuan sosial beras untuk 21,353 juta masyarakat berpenghasilan rendah. Dimana setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras pada bulan Maret hingga Mei 2023.
“Banyak kegiatan pemerintah yang harus dilakukan seperti bantuan sembako. Impor beras ini tidak ada kaitannya dengan kinerja pemerintah lain. Jadi Bapanas mengutamakan ketersediaan,” ujarnya.
Namun, Arief menegaskan pihaknya tetap meminta Perum Bulog mengoptimalkan penyerapan produksi dalam negeri, terutama pada musim panen raya Maret-Mei 2023. Artinya beras dalam negeri masih perlu diprioritaskan.
“Bulog tentu diberi kesempatan untuk menyerap beras dari dalam negeri, dan juga bisa menyerap secara komersial. Jadi sama-sama terbuka untuk semuanya,” ujarnya.
Selain itu, ia mengungkapkan meski pemerintah kini telah membuka kembali jalur impor beras, hal tersebut tentu tidak mudah. Pasalnya, berkaca dari impor beras sebelumnya sebesar 500 ribu ton yang dilakukan pada November 2022 hingga Februari 2023, namun hanya mampu menyerap 98% beras.
“Tapi yang jelas, harga di tingkat petani harus bagus. Jadi tugas Bulog tetap menyerap produksi dalam negeri,” ujar Arief.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan tugasnya mendukung apapun yang diputuskan dan diperintahkan. Karena itu, dia mendukung impor beras tahun ini jika diputuskan Presiden Joko Widodo.
“Jadi kalau rapat sudah diputuskan dan dipesan, akan kita lakukan. Sudah diputuskan impor juga akan dibatasi (rapat terbatas),” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Senin. (27/3).
Sebelumnya, Zulkifli juga mengakui harga beras tidak menunjukkan tren penurunan karena stok yang semakin menipis. Sehingga harga komoditas pangan ini berpotensi kembali naik menjelang Ramadhan
“Sampai saat ini beras ini belum berhasil kita kurangi. Bahkan cenderung meningkat, dan kenaikan ini tidak kurang dari Rp 1.000. Padahal data menunjukkan kita surplus besar,” ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi. VI DPR di Jakarta, Rabu (15/3)
Karena itu, Zulkifli mengungkapkan jelang Idulfitri 2023 dirinya khawatir karena harga berbagai komoditas pangan masih naik dan stok beras semakin menipis. “Jujur saya agak khawatir menjelang hari raya juga jujur. Biasanya perasaan itu tidak ada, tapi kali ini terjadi,” ujarnya.
Selain itu, ia mengungkapkan harga gabah di pasaran saat ini sudah mencapai di atas Rp6.000 per kilogram. Sedangkan beras medium di tingkat pabrik sudah menembus Rp 9.000 per kilogram.
Oleh karena itu, pemerintah akan kembali mengimpor beras tahun ini untuk memenuhi stok beras hingga Desember 2023. Selain mengantisipasi kebutuhan selama Ramadan dan Idulfitri 2023.